Larangan parkir hanya berpengaruh pada rakyat, tidak pada aparat

  • Share

BabatPost.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah gencar memberangus parkir liar, salah satunya dengan mencabut pentil kendaran yang parkir di sembarang tempat. Namun, langkah tegas Pemprov ini ternyata tidak berlaku bagi kendaraan aparat.

Seperti tampak di bahu dan trotoar Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar Gedung Palang Merah Indonesia (PMI), Komisi Yudisial (KY) dan Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Puluhan mobil pribadi, motor, mobil partroli dan truk polisi, bisa parkir seenaknya hingga memakan sebagian badan jalan. Tak jarang barisan mobil dan motor tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan protokol ini.

Berita Terkait :  Pasca Pamit, Pasangan Agus-Sylviana Akan Daftarkan Diri Pada Pukul 19.00 WIB

Terkait hal ini, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat M. Akbar mengatakan, parkir di area terbut memang dilarang, namun dimaafkan bagi petugas Kepolisian.

“Di situ (Jalan Kramat) memang sudah ada aturan dilarang parkir, tetapi itu (parkir) memang legal untuk petugas,” Kata Akbar di. Jalan Pasar Senen, Rabu (25/9/2013).

Ditambahkannya, pengecualian parkir di badan jalan dan ditrotoar bagi anggota Kepolisian, lantaran Mapolres Metro Jakarta Pusat tidak memiliki fasilitas parkir memadai. “Kepolisian kan yang harus bergerak cepat untuk keamanan. Makanya mobil-mobil oprasional harus standby. Sayangnya area parkir masih terbatas, akan kami pilah mana mobil petugas, mana mobil yang parkir sembarangan,” tambahnya.

Berita Terkait :  Anwar tertangkap polisi, ini alasan sang istri bantu kabur dari lapas

Sementara itu pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, meminta agar Dinas Perhubungan tidak melakukan pengecualian dalam menegakkan aturan parkir. “Itu sudah jelas sesuai dengan UU 22 tahun 2009 mengenai tentang lalu lintas dan parkir di badan jalan itu melanggar, harusnya parkir liar itu ditertibkan,” ujarnya.

Dia juga berharap agar polisi bekerja sama dengan instansi terkait dalam menerapkan aturan yang sudah di tetapkan. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi para pengemudi yang melanggar. “Ya tolong dibantu, seharusnya Dishub melakukan pendekatan, harusnya ada itu ada kerja sama antara Dishub dan Kepolisian,” sambungnya.

  • Share