Bangun Pabrik Ponsel Bukan Pilihan Utama Sony

  • Share

Seluruh ponsel pintar 4G yang nantinya dijual di Indonesia sejak 1 Januari 2017 diharuskan tunduk pada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Sony mengakui menyiapkan banyak opsi guna mematuhi aturan ini.

“Sony, tidak hanya Sony Mobile, terus berusaha mematuhi aturan di setiap negara, tidak hanya Indonesia, melainkan juga negara lain. Bagaimana kami mematuhi dan mengikuti aturan tetapi juga tidak mengganggu bisnis kami,” ujar Hiroki Totoki, CEO Sony Mobile Communications di kantor Sony Indonesia.

Berita Terkait :  BlackBerry KeyOne dan Priv, Serupa Tapi Tak Sama

Dia mengatakan, Sony mengerti bagaimana regulasi dapat memberi pengaru pada bisnis mereka. Vendor asal Jepang ini mendiskusikan secara mendalam mengenai bagaimana mereka wajib mengikuti aturan yang ada, bahkan jika harus mendirikan pabrik smartphone.

“Soal itu memang belum Kami diskusikan lebih jauh. Apabila masih terdapat solusi lain, mendirikan pabrik smartphone adalah solusi terakhir. Terdapat banyak solusi, kami mempertimbangkan berbagai pilihan,” jelasnya.

Aturan TKDN direncanakan disahkan oleh Menkominfo Rudiantara di pertengahan tahun 2015 ini. Lalu, 1 Januari 2017 direncanakan menjadi starting point mulai diterapkannya aturan tersebut.

Berita Terkait :  Galaxy S7 dan S7 Edge Segera Kebagian Android Nougat

Rudiantara juga berpendapat, regulasi TKDN nantinya akan menjadikan Indonesia mendapat potongan yang lebih besar dari nilai penjualan tahunan ponsel pintar senilai USD 4 miliar. Indonesia pun tidak sebatas menjadi tempat menjual bagi para perusahaan smartphone global.

  • Share