Jokowi Diminta Segera Reformasi Kepolisian

  • Whatsapp
Jokowi Diminta Segera Reformasi Kepolisian
Jokowi Diminta Segera Reformasi Kepolisian

BabatPost.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengambil alih komando secara langsung untuk mempercepat reformasi di Kepolisian RI.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam (1/5/15) mengatakan “Lakukan percepatan reformasi di Kepolisian dengan mengganti jabatan-jabatan strategis di kepolisian yang saat ini sudah dilumuri oleh kepentingan segelintir elit polisi untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri,”

Read More
Berita Terkait :  Inflasi Jakarta Alami Kenaikan yang Lebih Tinggi Dibandingkan Inflasi Nasional

Haris Azhar sendiri menjabat sebagai Koordinator Badan Pekerja Kontras. Sedangkan LSM lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Haris Azhar menuturkan, Presiden Jokowi tidak boleh lagi berdalih bahwa dirinya sudah mengimbau, menginstruksikan atau meminta Mabes Polri untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap KPK, karena fakta di lapangan proses kriminalisasi terhadap KPK tetap berjalan.

Memang kejadian tindakan kriminalisasi terhadap Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) tidak hanya terjadi dikala Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semenjak Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) banyak pihak yang berkepentingan mencoba untuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pimpinan bahkan sebagian besar orang yang berada di barisan Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK).

Berita Terkait :  Pemerintah terapkan sistem registrasi kartu prabayar baru, begini caranya

Hal ini memang sulit untuk dihindari, namun setidaknya dengan langkah-langkah konkrit dapat diminimalisir. Kedua lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang pada saat ini adalah Joko Widodo, sudah seharusnya beliaulah yang dengan kewajibannya segera mengambil tindakan langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini dan membuat formulasi agar tindakan serupa tidak terulang kembali.

Hampir semua orang yang berada di barisan Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) satu persatu mulai digeser. Publik melihat itu dengan jelas, secara sistematis orang-orang kuat di barisan Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) mulai di jadwalkan untuk dihentikan kiprahnya.

Berita Terkait :  Bogor Buka 800 Lowongan Pekerjaan

Haris Azhar menyampaikan bahwa, kelompok masyarakat sipil, tokoh masyarakat, gerakan antikorupsi, tokoh agama dan kelompok lainnya yang memiliki mimpi besar bersama untuk turut membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi perlu mengambil sikap yang lebih tegas, cepat dan tepat.

Related posts