Bawaslu Temukan Hasil Mengejutkan Ketika Periksa TPS Di Cengkareng

Babatpost.com – Badan pengawas Pemilu atau Bawaslu memeriksa setidaknya dua TPS DI daerah Cengkareng karena adanya laporan bahwa ada warga yang memiliki identitas namun belum masuk dalam DPT.

“Ternyata memang di TPS 89 menjelaskan jumlahnya ribuan lebih. Meskipun belum menyaksikan langsung yang terdiri atas masyarakat yang tidak sempat memilih tapi memiliki KTP dan suket (surat keterangan) di tiga lokasi perumahan dan satu apartemen,” kata Nasrullah di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kamis (16/2/2017).

Read More
Berita Terkait :  Libur Serentak 15 Februari Karena Pilkada Serentak, Bagaimana Daerah Yang Tak Ada Pilkada

Bawaslu meninjau TPS 88 dan TPS 89 di Cengkareng Timur karena banyak warga yang tidak dapat menyuarakan hak pilih. Ketua KPPS di TPS 89 Warsim mengatakan hal tersebut terjadi karena pada saat pendataan, warga tidak ada di rumah.

“Karena waktu pendataan mereka tidak ada di rumah. Tapi nyatanya mereka masuk semua ke sini. Jadi karena pas didata mereka lagi pada nggak ada. Bukan bahwa TPS kami menambah waktu, (tapi) mereka marah. Kirain mereka kita mengulur waktu,” ujar Warsim di TPS 89, Cengkareng Timur.

Berita Terkait :  TPS unik di Mojekerto ini sukses gaet para pemilik suara Pilkada

Hal ini bermula dari adanya nama warga di RT 6 RW 14, Kelurahan Cengkareng Timur, yang namanya tidak tercantum dalam DPT di TPS 88. Sehingga ada sebagian warga yang beralih ke TPS 89, begitu pula sebaliknya.

“Karena ada regulasi yang mengatakan, jika terbatas, maka mendatangi lokasi terdekat. Mereka mendatangi TPS 89. Durasi waktu TPS ini sudah ditutup. Di atas jam 12.00 WIB. Lagi-lagi tidak bisa menggunakan hak pilih,” terang Nasrullah saat meninjau TPS 88, Cengkareng Timur.

Berita Terkait :  BIN dan POlri disiagakan penuh hadapi Pilkada serentak

Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu berkomunikasi dengan KPU dan pemerintah. Bawaslu meminta nama dan alamat pemilih yang tidak bisa menyuarakan hak pilihnya.

“Kemudian serahkan ke kami, akan kami komunikasikan ke pemerintah. Misalnya nanti didapati temuan, otoritasnya ke pemerintah. Nanti akan ke KPU dan dukcapil,” pungkas Nasrullah.

Related posts