Ini besaran harta kekayaan Rektor UI Ari Kuncoro yang juga jabat Komisaris BRI, fantastis!

  • Share

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang juga menjabat sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki harta kekayaan fantastis. Jumlah kekayaan Ari menjadi hal yang menarik perhatian publik usai Statuta UI direvisi oleh Peraturan Pemerintah sehingga jabatan rangkap tersebut diizinkan.

Harta kekayaan Ari seperti dikutip dari Suara.com, yang melansir data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jakarta, 29 Juni 2021, Ari terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 29 Maret 2021 untuk jenis LHKPN Periodik tahun 2020.

Berdasarkan laporan tersebut, Ari Kuncoro memiliki total kekayaan mencapai Rp52.478.724.275. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18, 6 Miliar tepatnya Rp18.662.000.000 merupakan harta Ari Kuncoro berupa tanah dan bangunan.

Tanah dan bangunan Rektor UI tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Depok. Selain itu, Ari Kuncoro juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 3 miliar atau tepatnya Rp 3.093.100.000.

Adapun kendaraan tersebut di antaranya mobil Mercedez C 200 senilai Rp200.000.000, mobil Honda Freed senilai Rp120.000.000, mobil Toyota Innova senilai Rp200.000.000, mobil Mercedes E350 senilai Rp1.502.100.000 dan mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp1.071.000.000.

Berita Terkait :  Foto Hot Melania Trump dirilis ulang media Amerika

Harta bergerak lainnya yang dimiliki Ari senilai Rp157.000.000. Selanjutnya, Ari juga memiliki surat berharga senilai Rp481.109.000.

Adapun kas dan setara kas yang dimiliki Rektor UI tersebut senilai Rp30.377.586.748. Sementara untuk harta lainnya sejumlah Rp1.772.375.425.

Jika ditotal semua kekayaan Ari Kuncoro, jumlahnya mencapai Rp 54,5 miliar atau tepatnya Rp 54.543.171.173.

Hanya saja, Ari Kuncoro tercatat memiliki utang sebanyak Rp 2 miliar atau tepatnya Rp 2.064.446.898. Dengan begitu, total harta kekayaan Rektor UI setelah dikurangi utang adalah Rp 52.478.724.275.

Perubahan statuta UI

Sebelumnya diberitakan, aturan larangan rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Kini, statuta itu sudah tidak berlaku karena sudah terbit versi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

“Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman seperti dilansir dari Detik, Selasa (20/7/2021).

Berita Terkait :  Heboh soal Rektor UI-Komisaris BRI, Menteri Nadiem Buka Suara

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Kini pada Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata ‘pejabat’. Kini, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi ‘direksi’ BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.

Pasal soal larangan rangkap jabatan yang semula ada pada Pasal 35 (Statuta UI versi lama) kini berpindah ke Pasal 39 (Statuta UI versi baru). Berikut ini perubahannya:

Perubahan Statuta UI

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

Berita Terkait :  Kondisi Jupe Saat Ini, Segera Jalani Operasi Selanjutnya

Pasal 35

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi

dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sumber Berita

Dapatkan update berita viral menarik hanya di BabatPost.com, Jangan Lupa Follow BabatPost.com di Google News

  • Share