Didesak Fadli Zon, Ngabalin akui PPKM leveling itu panduan WHO

  • Share

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik buruknya komunikasi yang dilakukan para pejabat negara terkait dengan pandemi covid-19, salah satunya soal PPKM leveling. Dari sana, muncul kemudian rasa tidak percaya masyarakat pada Pemerintah.

Apalagi banyak sikap inkonsistensi yang dipertontonkan Pemerintah. Menurut Fadli Zon, PPKM leveling membingungkan. Istilah-istilah yang kerap digunakan Pemerintah pun acap gonta-ganti tak jelas.

Alih-alih ingin menyelamatkan masyarakat, justru rakyat yang dibingungkan dengan penerapannya.

“Ini bagaimana pesan komunikasinya. Masyarakat saja belum hafal PSBB, lalu PPKM darurat, dan kini leveling 3 sampai 4. Istilah-istilah ini tidak jelas barometernya,” kata dia di Rossi, dikutip Jumat 23 Juli 2021.

Lain hal soal PPKM leveling, kata Fadli Zon untuk PSBB mungkin bisa diterima. Karena ada di dalam Undang-undang. Sisanya, tidak jelas.

Berita Terkait :  Diam-diam Maruf Amin koleksi mobil miliaran, dibeli sebelum jadi Wapres

“Kalau dalam UU ada itu PSBB. Tapi kalau PPKM itukan instruksi Kemendagri soal kekarantinaan wilayah,” katanya.

Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, Fadli Zon pun menantang pejabat segera turun ke jalan. Dia menjamin banyak rakyat tak mengerti apa itu PPKM level 3 sampai 4.

Menurut dia, ubahan level ini hanya dilakukan Pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka mengejar target penurunan angka kasus covid di Tanah Air.

Dia kemudian menyindir bagaimana seharusnya Pemerintah memikirkan nasib masyarakat ketika PPKM ini diberlakukan. Apalagi PPKM berlevel ini kok dilakukan saat waktu berlakunya akan berakhir, alias 5 hari saja.

Berita Terkait :  Jembatan tuntas, jembatan harapan baru dari TNI kepada masyarakat

“Mobilitas masyarakat memang perlu dibatasi, tapi perlu dipikirkan juga dong. Ketika mobilitas dibatasi dengan sangat ketat, pasti ada implikasi. Mereka harus dibayar, karena dijamin UU. Binatang peliharaan saja harus dibayar.”

Ngabalin jelaskan asal usul PPKM leveling

Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat suara mengenai pernyataan Fadli Zon. Menurut dia, rakyat pasti mengerti walau istilah yang digunakan Pemerintah berbeda-beda.

Karena, kata dia, kata kunci dari semua itu adalah pembatasan pergerakan masyarakat. Lantaran ini penting untuk memutus penyebaran virus.

“Saya ingin katakan, kita memang pakai skema leveling, tetapi istilah leveling yang dipakai Pemerintah hanya mengikuti panduan WHO. Jadi artinya itu bukan dibuat sesuka negara. Semua negara memang memiliki skema masing-masing sesuai anjuran WHO,” katanya.

Berita Terkait :  Mobil Nissan Terrano DI Depan Rumah SBY Di Amankan Polisi

Adapun apa yang dilakukan pemerintah, kata Ngabalin, semata-mata hanya coba mendengar dan mempelajari usulan dari berbagai aspek, dan yang terutama dari WHO.

Dia pun meminta agar Fadli Zon tidak menyebar narasi menyesatkan di ruang publik.

“Kata darurat memang dihapus karena Presiden memikirkan psikologi rakyat. Makanya kemudian Pemerintah gunakan skema leveling,” katanya.

Sumber Berita

Dapatkan update berita viral menarik hanya di BabatPost.com, Jangan Lupa Follow BabatPost.com di Google News

  • Share