Masuk Kerja Dibatasi, Gaji Tetap Harus Dibayar Penuh

  • Share

BabatPost.com – Pemerintah menbuat kebijakan bahwa perusahaan nonesensial tidak boleh beroperasi selama PPKM darurat. Namun, mayoritas perusahaan nonesensial di Kota Soto ini masih beroperasi. Terdata hanya satu perusahaan nonesensial di Kecamatan Deket, yang memilih berhenti total.

‘’Memang seperti itu, tapi ada kebijakan yang memerbolehkan dengan syarat khusus,’’ tutur Kabid Hubungan Industrialisasi (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan Lailatul Masruroh kepada Jawa Pos BabatPost.com kemarin (23/7). 

Penerapan operasional industri selama PPKM darurat diatur dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/ 789/ KPTS/ 013/ 2021, dan Instruksi Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2021.

Berita Terkait :  Fasilitas Prokes Stadion Jadi Titik Tekan

‘’Perusahaan nonesensial yang beroperasi harus menyertakan izin operasional dari pusat,’’ terang Laela, sapaan akrab Lailatul Masruroh. 

Namun, lanjut dia, perusahaan yang beroperasi harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Selain penerapan 3 M, pekerja harus masuk secara bergantian. 

‘’Sesuai dengan kapasitas yang telah diatur selama PPKM,’’ ujar perempuan berjilbab tersebut saat dikonfi rmasi via ponsel. 

Laela menambahkan, perusahaan juga diminta tetap membayarkan gaji karyawannya secara penuh. Tujuannya, karyawan tidak semakin sulit dengan kondisi  di masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) ini. ‘’Walaupun pembatasan masuk kerja, tapi gaji harus dibayarkan secara penuh,’’ kata Laela. 

Berita Terkait :  15 Pengedar Narkoba Lamongan Dibekuk

Jangan Lewatkan berita lainnya hanya di Babatpost.com dengan cara Follow BabatPost di Google News

sumber : radarbojonegoro.jawapos.com

  • Share