Jakarta (BabatPost.com) – Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (27/10), mulai dari kepengurusan Partai Buruh yang lengkap di 34 provinsi sampai usulan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti bahwa ambang batas pencalonan presiden/presidential treshold (PT) seharusnya 0 persen sehingga semua peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan capres-cawapresnya.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan BabatPost.com:

1. Partai Buruh serahkan akta perubahan pengurus dan AD/ART awal November

Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh berencana menyerahkan dua akta notaris berisi perubahan daftar pengurus dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ke Kementerian Hukum dan HAM RI pada awal November 2021.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan dua akta notaris itu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dalam rangka pemeriksaan dan verifikasi sehingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengesahkan pengurus dan AD/ART Partai Buruh yang baru.

Selengkapnya baca di sini.

2. Partai Buruh targetkan penuhi syarat ikut Pemilu 2024 akhir November

Komite Eksekutif Partai Buruh menargetkan partai politik baru itu dapat memenuhi seluruh syarat jadi peserta Pemilu 2024 pada akhir November 2021.

“Akhir November, seluruh kepengurusan provinsi, (pengurus di) 75 persen kabupaten/kota, (pengurus di) 50 persen kecamatan, dan 1.000 anggota, akhir November selesai menuju pada verifikasi,” ucap Said Iqbal, petinggi partai politik itu, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua DPD: “Presidential threshold” terbaik adalah 0 Persen

Ketua DPD RI A LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat bahwa “presidential threshold” atau pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR terbaik adalah 0 persen sehingga semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres.

“Dengan banyaknya kandidat tentu saja semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas,” kata LaNyalla saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion (FDG) “Amendemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kalbar, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ketua MPR minta pemerintah jelaskan kepastian umrah kepada masyarakat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memimta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal umrah kepada masyarakat Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu, Bamsoetl, panggilan akrabnya, menyatakan penjelasan itu untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar biaya umrah.

Selengkapnya baca di sini.

5. Ketum PP Muhammadiyah minta pemuda jadi perekat persatuan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap para pemuda Indonesia mampu memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman.

“Saat ini kita menghadapi benih-benih perpecahan yang niscaya harus kita hadapi bersama. Persatuan adalah harga termahal dari sebuah masa depan dan eksistensi bangsa,” kata Haedar melalui keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.