Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan.

Jakarta (BabatPost.com) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua fokus yakni pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan penanganan dampak perubahan iklim untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan secara berkelanjutan.

Presiden Jokowi pada KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis, menyebutkan tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja.

“Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.

Berita Terkait :  Akun Cinde Ary Bhakti selain hina Jokowi ternyata juga pernah jadi penipu

Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

Jokowi juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Pada 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari empat miliar dolar AS bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Selain itu, Indonesia juga mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk di dalamnya 54 persen UMKM perempuan.

“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” katanya pula.

Berita Terkait :  Inikah Strategi Ahok Untuk Mengajak Warga Memilihnya?

Fokus Presiden Jokowi selanjutnya adalah untuk meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

“Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif,” ujarnya pula.

“Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang,” ujar Presiden.

Berita Terkait :  Cegah Eksploitasi dan Perdagangan Orang, Mensos Tutup Lokalisasi di Bayur Kaltim

Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

“Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” katanya pula.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, dan Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.