Jakarta (BabatPost.com) – Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi dan mendukung program penguatan ekonomi perempuan dan usaha miikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli KSP Nuraini Hilir disela-sela agenda verifikasi lapangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTB, Selasa.

“Tujuan kita ingin melihat secara umum sejauh mana pemulihan ekonomi nasional berlangsung, menggali berbagai informasi khususnya soal penguatan ekonomi perempuan, dan UMKM. Apalagi menjelang event superbike, kita perlu melakukan yang namanya cipta kondisi,” kata Nuraini dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Berita Terkait :  KSP: Petani harus pintar cari peluang dan tidak tergantung bantuan

Ia menambahkan bahwa demi tercapainya tujuan Program PEN, pemerintah pusat akan berupaya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan memaksimalkan potensi ekonomi perempuan di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah Ikhsan mengatakan bahwa terdapat 138 pelaku UKM di Lombok Tengah dan 96 persen di antaranya perempuan.

“Peran perempuan luar biasa dalam memberikan kontribusi penguatan dan pemulihan ekonomi di Lombok Tengah,” kata Ikhsan.

Bahkan, kata dia, UMKM yang terlibat aktif dalam pergelaran World Superbike 2021 di Mandalika, NTB, didominasi perempuan.

Berita Terkait :  Anggota DPR: Komisi II selektif pilih anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Tak hanya itu, kata dia, pertumbuhan UMKM pada masa pandemi ini justru lebih pesat dibandingkan masa sebelum pandemi.

“Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berinovasi dan selalu berusaha memunculkan nilai usaha baru di tempat mereka tinggal,” imbuh Ikhsan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah Tuti Suparman mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan UMKM dan ekonomi perempuan agar peningkatan ekonomi berdampak pada peningkatan kesehatan perempuan dan pengurangan angka stunting  anak.

Berita Terkait :  KSP: Pemerintah siapkan 10 peraturan turunan UU IKN