Ketua DPD RI: UPK NKRI-BUMDes bisa beriringan entas kemiskinan desa

Saya kira tidak patut dibubarkan. Lembaga ini sudah teruji dan masyarakat sudah merasakan buktinya.

Jakarta (BabatPost.com) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Unit Pengelola Kegiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UPK NKRI) dapat berjalan beriringan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di desa.

Read More

“Saya menilai kedua lembaga ini bisa berjalan beriringan, bahkan bersinergi dalam membangun desa dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengapa pilihannya harus dibubarkan?” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal yang disampaikan LaNyalla itu merupakan tanggapan atas kunjungan DPP UPK NKRI di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Kamis, dengan tujuan meminta bantuan DPD RI menyelesaikan persoalan lembaganya yang terancam dibubarkan.

Berita Terkait :  Ketua DPD RI minta kebakaran kilang minyak di Cilacap diinvestigasi

Pada kesempatan itu, Ketua DPP UPK NKRI Asep Septuna Sukirman menjelaskan bahwa lembaganya saat ini tengah berada di ujung tanduk dan akan digantikan oleh BUMDes.

“Kami akan dibubarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diganti dengan BUMDes. Dana kami akan diakuisisi,” kata Asep.

Sebelumnya, UPK NKRI bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Setelah program itu dihentikan pada tahun 2014, para pengurus tidak lagi memiliki wadah untuk beraktivitas.

“Maka, dibentuklah UPK NKRI dan telah memiliki badan hukum sebagai organisasi kemasyarakatan. Sejak 2014 kami sudah tidak lagi menerima dana pemerintah. Kami hanya mengelola dana bergulir untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan di desa. Kami terus bergerak,” ujar Asep.

Berita Terkait :  DPRD nilai Pemkot Palu tidak serius bahas APBD 2022

Di samping itu, kata Asep, dari dana modal awal UPK NKRI sebesar Rp2,6 triliun, mereka telah mengembangkannya menjadi Rp4,5 triliun.

“Selama 7 tahun, kami tak ada pembinaan. Namun, dari hasil audit BPKP, kami tak ada masalah,” kata dia.

Masyarakat desa pun, lanjut Asep, telah merasakan manfaat keberadaan lembaganya. Dalam pengelolaan keuangan, UPK NKRI membaginya menjadi 50 persen untuk penambahan modal, 15 persen dana sosial, dan 35 persen kelembagaan.

“Pada tahun 2020 kami surplus Rp1,2 miliar dan pada tahun 2021 Rp770 juta. Semua kami kembalikan kepada masyarakat,” ujar Asep.

LaNyalla yang mengetahui perkembangan itu mengapresiasi langkah UPK NKRI.

Ia berharap tidak ada gesekan yang terjadi di antara UPK NKRI dan BUMDes, terutama terkait dengan implementasi program di lapangan.

Berita Terkait :  Ketua DPD: Amendemen kelima UUD 1945 dapat wujudkan keadilan sosial

“Saya kira tidak patut dibubarkan. Lembaga ini sudah teruji dan masyarakat sudah merasakan buktinya,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat berbesar hati untuk tidak membubarkan UPK NKRI dan mengakuisisi dana mereka.

“Kami akan bahas khusus persoalan ini dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan aspirasi saudara-saudara,” kata LaNyalla.

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi beberapa anggota DPD RI, yaitu Bustami Zainuddin, Fachrul Razi, dan Habib Ali Alwi.

Sementara itu, Asep pun didampingi beberapa pihak dari DPP UPK NKRI, yakni Bendahara Umum Siti Jubaedah, Ketua Badan Pengawas DPP Abdul Hasan, dan Rahmat Hidayat selaku perwakilan dari Bidang Advokasi Hukum.

Related posts