Anggota DPR berharap isu HAM menjadi diskursus publik

Isu-isu HAM belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat.

Jakarta (BabatPost.com) – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengharapkan isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) dapat menjadi diskursus publik, sehingga negara terdorong menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.

Read More

“Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik, karena ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik oleh kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu ini menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” ujar Taufik Basari.

Berita Terkait :  Baleg setujui RUU TPKS jadi usul inisiatif DPR

Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk “Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan pada Pembela HAM”, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Taufik Basari memandang isu-isu HAM belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat.

Menurutnya, masyarakat belum sepenuhnya mendorong negara untuk memastikan setiap hak asasi manusia yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, masyarakat adat, tanah, ataupun wilayah dari masing-masing warga negara Indonesia bisa terpenuhi.

Berita Terkait :  Sektor Ekonomi Digital, Ini Menjadi Kebutuhan Pemerintah RI

Hal serupa, kata Taufik, juga terjadi di ranah pemerintahan.

Ia memandang persoalan hak asasi manusia, bahkan perlindungan terhadap pembela HAM, belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diatur oleh pemerintah.

“Saat ini yang saya amati, isu yang menjadi prioritas adalah pandemi COVID-19 dan pembangunan. Saya belum melihat hak asasi manusia ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah,” kata Taufik Basari.

Padahal, menurutnya, dalam menjalankan kebijakan prioritas terkait pandemi COVID-19 dan pembangunan itu, persoalan HAM merupakan hal yang penting.

Berita Terkait :  Anggota DPR: Plt kepala daerah tak boleh terlibat politik praktis

Persoalan HAM, ujar dia, merupakan penopang tercapainya keadilan dalam berbagai kegiatan penanganan penyebaran virus COVID-19 dan pembangunan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran masyarakat untuk menjadikan isu HAM sebagai diskursus publik, sehingga pemerintah pun terdorong untuk menjadikannya sebagai persoalan prioritas yang wajib diselesaikan negara.

Related posts