KSAL Laksamana Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI dari Jokowi

Laksamana Yudo Margono

babatpost.com – Posisi Panglima TNI akan diisi oleh pejabat baru karena Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun dan nama yang di kabarkan mengisi posisi tersebut adalah KSAL Laksamana Yudo Margono.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) tentang Pergantian Panglima TNI kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Read More

Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 ini. Nantinya DPR yang akan mengesahkan Yudo sebagai Panglima TNI setelah melalui serangkaian tes dan verifikasi.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya menunjuk Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Kata dia, salah satunya adalah rotasi matra setelah dua periode sebelumnya dipimpin oleh TNI AU dan TNI AD, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Andika Perkasa.

Berita Terkait :  Bawaslu: Kuatkan infrastruktur sebelum digitalisasi Pemilu

“Satu, yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra,” ujar Jokowi saat ditemui di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Jokowi tidak mau berpolemik dalam pergantian Panglima TNI kali ini. Apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seharusnya jabatan Panglima setelah Hadi Tjahjanto pensiun adalah jatah TNI AL.

“Tetapi kan diberikan kepada Andika. Artinya saat ini supaya tidak ada konflik, pertama memang mengajukan satu nama, karena kalau dua nama itu kan menjadi persoalan. Kedua karena ini giliran, ya sudah karena waktunya AL. Jadi secara politik maupun secara aturan dan ketentuan pun Jokowi tidak disalahkan,” ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (30/11/2022).

Namun begitu, menurut dia, rotasi matra bukanlah satu-satunya pertimbangan Istana menunjuk Yudo sebagai pucuk pimpinan TNI. Tentu ada juga alasan politis di balik penunjukan jenderal bintang empat TNI AL ini sebagai Panglima. Apalagi saat ini merupakan tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berita Terkait :  Komentar Bupati Rembang Soal Penamparan Dandim Kepada Kepala Desa

“Pasti arahannya ke sana juga. Tentu dicari pihak yang tadi bisa mengamankan stabilitas politik. Kedua, juga dicari orang yang lebih dekat di antara ketiga matra itu. Selain dari giliran itu, ya mungkin Jokowi merasa nyaman dan dekat dengan Yudo,” kata Ujang.

“Jadi saya sih melihat, Panglima itu kan menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk stabilitas politik. Kalau polisi dan tentara itu harus betul-betul orangnya presiden, karena dia punya senjata, punya kekuatan. Jadi kalau bukan orangnya presiden, bahaya,” sambungnya.

Yudo Margono sendiri kini telah berusia 57 tahun. Berdasarkan UU TNI, maka Yudo akan pensiun pada 26 November 2023 tepat di usianya yang ke-58. Meski tak genap setahun menjabat sebagai Panglima TNI, Yudo diyakini tetap bisa menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2024.

“Saya sih melihat dalam konteks saat ini sampai November 2023 dia dianggap layak dan pantas. Kedua juga memang sudah waktunya (TNI AL). Jadi nanti kalau memang waktunya pensiun ya pensiun, ketentuannya begitu, maka akan dipilih Panglima yang baru. Kecuali kalau sama Jokowi diperpanjang,” tutur dia.

Berita Terkait :  Indonesia Bakal Dapat Kiriman Sukhoi Su35 Dari Rusia

Ujang berharap, perwira tinggi Angkatan Laut tersebut bisa menjaga netralitas TNI di tahun politik. Ini menjadi tantangan utama Yudo Margono sebagai Panglima TNI, selain juga memastikan stabilitas keamanan nasional jelang Pemilu tetap terjaga.

“Jangan memihak ke sana kemari. Karena TNI itu alat negara yang kepentingannya menjaga keamanan negara, bukan untuk pihak memihak. Jadi ini yang harus dijaga,” ucap Ujang.

Lebih lanjut, Yudo juga memiliki pekerjaan rumah (PR) yang tak kalah penting, yakni harus bisa mensejahterakan prajurit TNI.

“Selama ini TNI kan tanda petik masih kalah dengan polisi. Dalam konteks kalau TNI enggak ada mainan, polisi selalu banyak mainan. Ini yang harus dipikirkan bagaimana tentara itu bekerja proporsional, di saat yang sama juga sejahtera,” katanya menandasi.

Related posts