Beda Pemerintahan Anies Dan Ahok Dimata Pegawai Magang Pemprov

Babatpost.com – Beda Orang Beda kepemimpinan pasti dirasakan sang bawahan, hal ini juga dirasakan Al Ansyori pegawai Magang di Pemprov DKI Jakarta era Ahok atau Basuki Tjahja Purnama bernostalgia.

Dia memaparkan sejumlah kebiasaan Ahok dengan gaya kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan sekarang.

Beda dulu dengan sekarang, kalimat itu tersirat lewat ceritanya yang disampaikan lewat akun twitternya, @thedufresne beberapa waktu lalu.

Laki-laki lulusan S2 Jurusan Studi Pembangunan Intitut Teknologi Bandung (ITB) itu kayaknya kembali terpancing lewat banyaknya pemberitaan tentang Anies yang kini mengubah istilah ‘Kediaman Susun’ dengan ‘Kediaman Berlapis’, istilah yang umum digunakan pada era Ahok.

“Rumah berlapis. Segitunya banget mau menghindari kata ‘rumah susun’,” tulisnya mengawali nostalgia pada Sabtu (4/11/2017) lalu.

Berita Terkait :  Ketua MPR dorong Inpres Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara

Pria yang sempat viral karena mengungkapkan modus dana siluman, kemarahan Ahok hingga keberadaan ‘dana bensin’ yang diberikan kepada warga dalam setiap acara pada tahun 2015 silam itu menyebutkan jika istilah yang digunakan berawal dari pegawai ahli yang dimiliki Anies saat ini.

Kondisi tersebut pastinya jadi bertolak belakang dengan Ahok yang hanya mempekerjakan ‘anak magang’ seperti dirinya dulu.

“Dulu pegawai Ahok ga ada yg berkualifikasi sbg ahli. Bahkan sebagian besar pas masuk ga tau apa2 soal birokrasi. Justru kalo isinya pakar malah berantakan lho. Mana sudi mrk ikut rapat2 internal, ga punya meja kerja, ngitung2 detil, melototin RAB…,” yulisnya lagi.

Diceritakannya, Ahok yang berdampingan dengan Djarot Saiful Hidayat dulu sungguh detail memberikan instruksi ke bawahannya.

Berita Terkait :  Inilah yang Membuat PDI-P Jatuhkan Pilihan pada Pasangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017

Bahkan, Ahok kerap dikritik sungguh teknis mendikte Staf Negeri Sipil (PNS) sampai dicap sebagai pemimpin yang otoriter.

“Dulu Ahok kalo kasih arahan itu rinci bgt, shg malah dikritik terlalu teknis, mendikte PNS, & bahkan dianggap otoriter. Dulu. Pak/Bu, sy mau Pemprov begini, caranya & mekanismenya begini. Kalo Bpk/Ibu ga setuju dgn cara sy atau ada langkah-langkah lain, silakan kemukakan,” tulisnya.

Dicontohkan, saat Ahok mendapati perubahan Budget Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak diunggah dalam e-Budgeting oleh staf Pemprov DKI Jakarta pada 16 November 2015.

Kemarahan Ahok pun menjadi viral dalam pemberitaan karena kesalahan serupa pernah terjadi pada tahun 2013, seperti yang ditulis Kompas.com https://t.co/HobUIgrJqH.

Berita Terkait :  Mendagri harap IAWP dorong peran polwan di panggung kepolisian

“Yg lucu, saat ditanya knp perubahan2 ga dimasukin ke e-Budgeting, jawabnya ‘Kan masih berubah2, Pak. Sesudah final, nanti dimasukin Malah saat masih pembahasan hrs masuk ke e-Budgeting biar kronologi perubahan2nya terekam dgn baik. Biar ga ada deal bawah meja,” ceritanya.

“Sebab prosesnya ngaco, alhasil Ahok sisir budget seluruh SKPD dr jam sembilan pagi sampe dua belas malam, 11 hari berturut2. Rinciannya dipelototin. Mana ada sih gubernur yg mau melototin anggaran sampe brp jumlah ATK & makan-minum di setiap SKPD? Di Jkt ada 730an SKPD/UKPD,” jelasnya lagi.

Baca juga :

Anies Katakan Gak Ingin Uang Haram Dari Alexis

Comments
Memuat...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More