Babatpost.com – lebih dari separuh DPD Partai Golkar yakni 31 dari 34 DPD Golkar Tingkat Provinsi mendesak diselenggarakan Munaslub Sebelum tanggal 15 Desember tahun 2017 ini.
Kuatnya desakan publik dan internal Partai Golkar, membuat Setya Novanto bersiap mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Tersangka korupsi proyek KTP-El itu akan mundur pekan depan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena meyakini hal itu dan menyampaikannya dalam satu diskusi di Jakarta, Sabtu dua Desember 2017.
Menurut Melki, dasar pertimbangan keputusan mundurnya Novanto ialah desakan pihak internal Partai Golkar, anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan warga.
“Kami mendapatkan informasi yang valid, Setya Novanto sedang mempersiapkan diri untuk mundur, baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR. Ini mencermati dinamika publik yang berkembang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, Novanto sempat tidak ingin mundur atau dipecat dari posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pada dua puluh satu November kemudian, dirinya dari jabatan diturunkan oleh novanto menulis surat dari Rumah Tahanan KPK yang isinya meminta DPP Partai Golkar dan DPR tak menyelenggarakan rapat untuk.
Hal tersebut disebabkan dia tengah mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Saat tersebut, rapat pleno DPP Partai Golkar dan rapat konsultasi fraksi-fraksi di DPR alhasil tidak jadi memecat Novanto dari jabatannya.
Soal jabatan mana yang akan dilepas lebih dulu oleh Novanto, Melki tak mau berasumsi. Sendiri diputuskan ia menyerahkan kepada Novanto untuk. Melki belum mendetailkan soal waktu mundurnya Setya Novanto.
“Lagi dibahas dengan kalangan dekat untuk mencari waktu yang tepat. Keluarga Novanto juga menunggu waktu yang tepat. Moga-moga minggu depan ada kepastian,” ujar ia.
Sebelum 15 Desember, sejauh ini sudah ada 31 dari 34 DPD Partai Golkar taraf provinsi mendesak munaslub diselenggarakan Sebelum Natal, ketua DPP Golkar Happy Bone Zulkarnain meminta munaslub Partai Golkar dilakukan
Dalam menghadapi tahun politik dan pilkada serentak 2018, mesin partai Golkar sudah mesti bekerja dan tidak melulu tersandera kasus hukum Novanto.
“Masuk pilkada, siapa ingin tanda tangan? Jangan-jangan kepala daerah enggak ada, caleg enggak ada, bersedia cari cawapres juga enggak ada. Habis seluruh. Kader Golkar jangan larut dalam penderitaan yang berlama-lama ini,” jelas Happy.
Ketua Sentral Organisasi Staf Swadiri Indonesia (SOKSI) Ichasan Firdaus menambahkan munaslub menjadi momentum meregenerasi kepengurusan partai.
Kosgoro dukung
Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono pun mendukung munaslub Golkar Desember nanti. Mantan Ketua Umum Golkar tersebut mengatakan 31 dari 34 DPD I Golkar juga telah mengajukan dan mengusulkan penyelenggaraan munaslub sebagai usaha untuk menyelamatkan partai dan memulai babak baru yang lebih baik.
Pihaknya berharap aspirasi usulan daerah itu direspons DPP Partai Golkar. Berdasarkan ketentuan AD/ART, munaslub mampu digelar apabila mendapat dukungan minimum 2/3 jumlah DPD level I se-Indonesia.
Mulia berharap calon Ketua Umum Partai Golkar ke depan diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas Partai Golkar dan mengembalikan muruah Partai Golkar sebagai partai terbuka, mengusung kebangsaan, dan menjunjung tidak rendah NKRI.
Baca juga :
